dilema hukum suharto dan rasa keadilan

Dari pada ngantuk, mereka-reka dengan pertimbangan taktis kapan Soeharto meninggal, sehingga saya harus tau kapan harus membooking penerbangan ke Solo. Menarik mungkin kalau saya mencoba mengukur kedewasaan bangsa kita lewat penyelesaian kasus hukum Soeharto yang terkatung-katung.

Yang pertama sering orang mengaitkan kalau meneruskan proses hukum buat Soeharto yang sakit-sakitan itu, menentang prinsip " ....mikul, mendhem jero" (saya lupa kata awalnya, artinya peribahasa jawa ini adalah: menjunjung tinggi jasa pemimpin, dan menyimpan baik-baik kesalahannya) . Dan sebagai pemimpin yang jawa, tentu saja akan terlihat tidak sopan, apabila tidak mengakui prinsip ini. Dengan budaya jawa, yang penuh dengan kearifan timur, prinsip ini terlihat cukup bijaksana.

Dalam satu sisi, sebagai orang jawa tentu saja saya merasakan nuansa agung kejawaan itu. Di sisi lain saya merasa ini prinsip yang mundur. Sebagai muslim dan orang yang hidup pada peradaban modern yang menyerap semangat pemberontakan rakyat perancis tahun 1817 dengan slogannya Egalite, Franirte et Liberte, saya merasa yang harus dikedepankan adalah rasa keadilan.

Rasa keadilan Suharto vs orang -orang yang dipinggirkan selama masa jabatannya. Orang-orang ini adalah deretan yang panjang mulai dari eks tapol/napol mantan anggota PKI, orang-orang di waduk kedung ombo, orang-orang tapol kasus Tanjung priouk, PAra mahasiswa dan aktivis politik yang diculik dan disiksa dan ditembak, Marsinah, Udin, para orang tua puluhan korban yang mati remaja di Santa Cruz EastTimor.. dan banyak lagi.

Walau banyak kasus yang tidak terjamah tangannya secara langsung, tapi banyak kasus yang terjadi karena Soeharto menumbuhkan Indonesia menjadi negara militer yang membuat militer2 menjadi raja kecil dan sewenang2.

belum lagi kalau kita membicarakan petani cengkeh yang harus menjual murah cengkehnya pada Tomi anaknya, belum lagi para pengusaha Cina yang diperas untuk membiayai hidup mewah anak cucunya.

Tidak ada keadilan, jika proses hukum Suharto tidak diteruskan. Sebab ketidakmampuan untuk mengakui sejarah, akan berujung pada bangsa yang tidak dewasa. yang akan bersembunyi pada kelemahan daripada bersikap ksatria mengakui kesalahan dan bersedia menerima palu keadilan.